Ini Antisipasi RSPO Hadapi UU Anti Deforestasi Uni Eropa Terkait Sawit
The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah organisasi global terkemuka untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan, menyampaikan saat ini tengah menyiapkan antisipasi untuk menghadapi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Seperti diketahui, Komisi Eropa menerapkan kebijakan EUDR yang mewajibkan setiap eksportir melakukan verifikasi untuk menjamin produknya tidak berasal dari aktivitas deforestasi.
Produk ekspor yang menjadi sasaran EUDR adalah minyak sawit beserta produk turunannya, arang, kakao, kopi, kedelai, daging sapi, kayu, karet, kertas, dan kulit.
Aturan ini bertujuan memastikan konsumsi dan perdagangan produk-produk tersebut tidak turut mendorong penebangan hutan dan perusakan ekosistem. Jika ditemukan adanya pelanggaran, eksportir akan dikenai denda maksimum 4% dari pendapatan yang diperoleh Uni Eropa.
CEO RSPO, Joseph D'Cruz mengatakan pihaknya menyiapkan antisipasi untuk menghadapi kebijakan EUDR salah satunya yaitu dengan meluncurkan sistem ketelusuran yang transparan yakni Certification, Trade and Traceability System/CTTS) pada Oktober 2023.
CTTS tersebut dirancang melalui pembentukan konsorsium tripartit yang terdiri dari ahli teknologi pertanian global untuk mendigitalisasi sistem ketelusuran.
"Adanya teknologi ini untuk mengantisipasi kebutuhan yang berkembang pesat di masa depan, untuk memenuhi peraturan global yang semakin ketat, dimulai dari EUDR," ujar Joseph dalam konferensi RSPO 2023, di Jakarta, Selasa (21/11)
Dia mengatakan, RSPO selama ini juga aktif terlibat dengan komisi Eropa untuk berbagi pengetahuan terbaru terkait kriteria dalam EUDR. Dengan begitu, Joseph optimistis dapat mengembangkan sistem sertifikasi keberlanjutan yang lebih baik lagi bagi industri dalam memenuhi permintaan pasar dan regulator saat ini.
Dia mengatakan, RSPO pada tahun ini juga tengah meninjau sertifikasi untuk penetapan standar terbaru pada 2024. Adapun tinjauan prinsip dan kriteria standarisasi dilakukan oleh pihaknya setiap 5 tahun sekali.
"Proses revisi teknis sedang kami lakukan untuk menghasilkan serangkaian standar baru pada 2024," kata dia.
